INDIE streaming

Indonesia usulkan Roadmap dari Bonn sampai Katowice

Bonn/Jerman (d'Monitor) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mewakili Pemerinah Indonesia bahas strategi terkait komunikasi adaptasi tentang kerangka transparansi (Transparancy Framework), pada pertemuan Head of Delegation (HOD) dengan Chair Adhoc Working Group on Paris Agreement (APA), di Bonn Climate Change Center (BCCC), Jerman (8/5). 

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Delegasi RI, Dr. Nur Masripatin, menekankan pentingnya pemisahan elemen-elemen substansi kedua agenda tersebut untuk mengurangi resiko duplikasi pekerjaan dalam menyelesaikan Rules Book Perjanjian Paris. 

"Indonesia mengusulkan kepada semua pihak untuk bersama-sama mengidentifikasi elemen, yang akan digunakan dalam pedoman untuk komunikasi adaptasi dan elemen dalam pedoman untuk kerangka transparansi. Hal ini akan mengurangi energi para negosiator dan juga waktu yang diperlukan. Ada banyak prinsip-prinsip yang harus diperhatikan termasuk transparency, accuracy, consistency and comparability (TACC)", papar Nur Masripatin. 

“Kami menghargai upaya yang dilakukan oleh Co-facilitator dalam menyiapkan Tools Co-Facilitator untuk membantu diskusi kedua agenda item tersebut. Indonesia akan melanjutkan kontribusi yang konstruktif untuk mempercepat pembahasan dan penyelesaian elemen-elemen dari Paris Rules Book", lanjutnya. 

Memasuki hari keempat BCCC, Indonesia juga meminta agar perundingan pada minggu kedua, menghasilkan teks negosiasi berisi pedoman setiap agenda perundingan yang terdiri dari elemen-elemen yang telah disampaikan oleh para pihak disetiap agenda pembahasan, serta serangkaian draft kesimpulan untuk semua agenda perundingan dibawah SBs. 

Lebih lanjut Indonesia mengusulkan roadmap dari Bonn sampai Katowice. "Di Katowice (COP 24) akhir tahun nanti, merupakan negosiasi akhir dari Rules Book tersebut untuk diadopsi di pertemuan tertinggi pembahasan Paris Rules (CMA1), diperlukan leadership dari para Chairs (SBI, SBSTA, APA) termasuk dalam menentukan focus atau framing diskusi, berdasarkan pada teks yang dihasilkan dari masing-masing agenda perundingan", tegas Nur Masripatin. 

Selain itu, Nur Masripatin juga berpendapat. keberhasilan perundingan di BCCC, ditentukan oleh kepemimpinan dan panduan yang jelas dari Chair/Co-chairs, termasuk hasil yang diharapkan setiap sesi serta komitmen, dan fleksibilitas Parties (negara amggota) untuk bekerjasama dalam menghasilkan serangkaian panduan yang terstruktur untuk semua agenda perundingan. 

Sebagaimana diketahui, pertemuan BCCC masih akan berlangsung hingga 10 Mei mendatang, dan dalam kegiatan ini negara Indonesia berkontribusi aktif dalam percepatan penyusunan Rules Book Perjanjian Paris, melalui submisi dan intervensi langsung di Group 77 dan China, serta beberapa pertemuan dengan negara maju dan negara berkembang lainnya (dtk) | Foto: Dok.KLHK | Sumber : IM