INDIE streaming

Penanganan Karhutla Lebih Tegas di Masa Pemerintahan Jokowi

Jakarta (WartaMerdeka) - Pemerintah kini jauh lebih serius dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan/karhutla. Termasuk dalam hal ini penegakkan hukumnya, sehingga pelaku karhutla diberi sanksi yang tegas.

Sejak karhutla hebat di sebagian sumateta dan kalimantan pada 2015, maka di 2016-2017 Indonesia bebas bencana asap secara nasional, dan tidak ada satu haripun asap lintas batas ke negara tetangga.

Di Kalteng, adanya putusan MA terkait gugatan terhadap pemerintah di PN Palangkaraya, dikatakan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman bahwa kasus gugatan tersebut berdasarkan kejadian 2015.

Banyak faktor menjadi penyebab Karhutla di 2015, mulai dari jor-joran izin di masa lalu, alih fungsi lahan gambut, lemahnya penegakan hukum, hingga ketidaksiapan pemerintah saat titik api sudah meluas.

''Namun setelah itu berbagai langkah koreksi terus dilakukan secara konsisten. Kebijakan-kebijakan fundamental yang belum pernah ada sebelumnya juga dikeluarkan,'' ungkap Ruandha pada media di Jakarta (22/8).

Sejak 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK telah menerbitkan Surat Edaran 494/2015 memerintahkan seluruh pemegang konsesi menghentikan semua kegiatan pembukaan gambut dan kanal/drainase yang menyebabkan kekeringan ekosistem gambut. Kemudian terbit PermenLHK P.77/2015 yang mengatur pengambilalihan areal terbakar di konsesi oleh pemerintah. 

''Ini pertama kali dilakukan pemerintah, belum pernah ada sebelumnya. Menteri Siti Nurbaya juga menerbitkan peta areal terbakar 2015-2016 dan 2017, ini juga pertama kali dan belum pernah dilakukan sebelumnya,'' jelas Ruandha.

Keseriusan menangani Karhutla setelah kejadian tahun 2015, ditunjukkan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan fundamental. Pada Januari 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.01 Tahun 2016 untuk membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Hingga lahirnya PP 57 tahun 2016 tentang tata kelola gambut yang menjadi awal pondasi moratorium pembukaan gambut baru.

'Jadi sebenarnya sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasca karhutla 2015. Alhamdulillah hasilnya kita bisa lihat di 2016 dan 2017, Indonesia berhasil terhindar dari bencana asap secara nasional, setelah hampir 20 tahun terjadi secara rutin. “Jangan dikira pemerintah tidak ngapa-ngapain. Banyak yang dilakukan dan sedang kami perbaiki," tegas Menteri LHK Siti Nurbaya.. Foto: Dok.KLHK - Jaringan TI