INDIE streaming

Tokoh Adat Papua Tolak Tegas Negara Republik Federal Papua Barat


Abepura/Papua (d'Monitor) - Tokoh adat atas nama masyarakat adat Papua menolak kegiatan segelintir orang yang melakukan aksi pengumuman Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) melalui selebaran. Aksi mereka sebelumnya juga disebarkan melalui media sosial untuk mengundang simpati massa. 

Ondoafi dan juga Kepala Badan Peradilan Adat Jayapura Boaz Enoch kepada wartawan menghimbau kepada masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh aktivitas yang berpotensi mengakibatkan tindakan kriminal semisal NRFPB (31/7). “Mari kita bangun Papua ini. Jangan mudah melakukan aktivitas merugikan," 
kata Enoch. 

Menurutnya, aktivitas itu merugikan banyak orang, termasuk anak-anak sekolah. Tanah Papua, katanya, merupakan tanah yang diberkati Tuhan untuk memberi makan pada dunia. Tanah ini juga telah dimerdekakan oleh Tuhan. 
"Maka jauhkan hal-hal yang tidak menguntungkan," jelasnya. 

Ia juga meminta oknum yang mengatasnamakan NRFPB tidak melibatkan mahasiswa. Sebab mereka adalah generasi masa depan Papua untuk membangun negeri ini. 

Boaz juga meminta kepada TNI-Polri untuk tidak membiarkan oknum-oknum pengacau. Bila perlu mengamankan mereka dan menindak sesuai hukum yang berlaku di NKRI. 

Di tempat yang sama, Orgenes Kaway, Perwakilan Dewan Adat Suku Sentani mengatakan, sedang mempersiapkan HUT ke-73 kemerdekaan RI 17 Agustus. Oleh karena itu, jangan lagi memecah-belah keutuhan NKRI. Ia menyebut, Papua sudah diberikan hak melalui UU Nomor 21:2001 tentang Otsus untuk membangun Papua. “Kalau mau mendirikan negara sendiri kan mustahil," bela Orgenes. 

Soal OPM, katanya, sudah terhenti sejak 1961 setelah integrasi melalui Pepera. Sebagai orang adat, dirinya mengimbau siapa pun agar bekerja sesuai profesinya. Jangan ada lagi kelompok-kelompok untuk memecah-belah persatuan. 

"Merdeka kan bicara sejahtera. Saran saya kepada seluruh generasi, sadarlah. Selama kita ada, kita diberi kewenangan untuk bangun tanah Papua ini. Kemerdekaan apa yang mereka tuntut. Nyatanya, setiap warga negara di Papua ini memiliki hak sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Bahkan Papua justru mendapatkan banyak keistimewaan yang patut kita syukuri," tambahnya (bp). Foto: Istimewa - Sumber: Jaringan Indonesia Mandiri