Ketika Siswa Madrasah Ibtidiyah Bermesraaan Dengan Satgas TNI Di Perbatasan

Siswa sangat gembira bisa kunjungi Pos TNI di perbatasan Merauke
Merauke (d’Monitor) - Sebanyak 67 siswa-siswi dan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ma’arif Sota, menyerbu Pos Komando Utama (Kout) Satgas Pamtas RI-PNG Batalyon Infanteri Mekanis Raider 411/Pandawa (Yonif MR 411/Pdw) Kostrad di Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua (24/1).

Selama berada di pos, para siswa-siswi mendapat paket belajar bertema cinta tanah air meliputi pengetahuan dini soal kemiliteran. Kegiatan diawali dengan senam bersama dilanjutkan mengenal senapan SS2–V2, SS1–V2, Minimi, Pistol FN, jenis seragam TNI, makanan ransum TNI, pengenalan Peta, manfaat sayur-sayuran diakhiri makan bubur kacang ijo bersama.

Tak sedikit para siswa kelak ingin menjadi prajurit TNI
Tampak suasana sangat akrab dan mesra ini membuat anak-anak MI Al-Ma’arif Sota seperti tak ada jarak dengan Satgas TNI yang sedang bertugas di perbatasan. Mereka diberi wawasan mengenai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dan Tugas Pokok TNI yaitu Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Kunjungan anak-anak sekolah yang duduk dikelas I sampai VI itu berlangsung sekitar dua setengah jam, diterima langsung Wakil Komandan (Wadan) Satgas Yonif MR 411/Pdw Kostrad Mayor Inf Ilham Datu Ramang.

“Kami sambut siswa-siswi yang datang dengan senang hati. Tujuan kegiatan yang bertema “Paket Cinta Tanah Air” adalah untuk membentuk tekad, sikap dan karakter bela negara dikalangan pelajar perbatasan, dengan berbagai pengetahuan baru yang dikenalkan. Harapannya akan bermanfaat dan menumbuhkan jiwa nasionalisme,” jelas
Mayor Ilham (ma).
Read More »

Gerakan Ekspor Pertanian Tiga Kali Lipat Mampu Dongkrak Sektor Ekonomi

Perlahan tapi pasti, Program Gratieks Kementan menuai hasil signifikan
Jakarta (d’monitor) - Gerakan ekspor tiga kali lipat (Gratieks) dari Kementerian Pertanian (Kementan) dalam waktu singkat membuktikan kenaikan kontribusi pertanian terhadap PDB Nasional. Ekspor pertanian Indonesia mengalami peningkatan hingga 24,35 persen pada Desember 2019, dan menyumbang angka USD 370 juta.

Sejatinya Program ini telah diinisiasi sejak 2015 di level Provinsi Sulawesi Selatan/Sulsel. Kala itu Presiden Jokowi menyambut baik dan mengapresiasi gerakan ekspor ini. Sulsel berhasil melakukan ekspor ke 24 negara tujuan dengan 27 komoditas berbeda dengan nilai Rp 62 triliun saat itu. Dampaknya, pada 2018, terasa pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 7,07 persen, dan berhasil menciptakan nilai tambah Rp462,34 triliun atas dasar harga berlaku. Sedangkan berdasarkan harga konstan sebesar Rp309,24 triliun.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri menjelaskan, program yang kini diadopsi dalam level nasional oleh Kementan turut memberi dampak positif. Program peningkatan produksi dan ekspor yang dicanangkan Mentan Syahrul Yasin Limpo ini, memacu tren positif ekspor pertanian di Desember 2019. Kenaikan signifikan ini disebabkan meningkatnya ekspor buah-buahan, tanaman obat aromatik dan rempah-rempah.

Gratieks beri andil positif untuk ekonomi nasional, dan kesejahteraan petani dalam 5 tahun kedepan. Kuntoro menyebutkan cemerlangnya kinerja ekspor yang dirilis BPS, membuktikan esensi peran negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat terwujud. Negara berhasil memfasilitasi ekspor komoditas lokal dan memproteksi terjadinya impor.

Pengamat pertanian Universitas Nasional IGS Sukartono, bahkan mendukung Gratieks selama lima tahun ke depan yang dicanangkan Mentan. "Program ini realistis. Amat mungkin dapat terwujud ya. Kita semua mengetahui bahwa potensi sumber daya pertanian Indonesia begitu banyak yang bisa dikelola dengan baik untuk berkompetisi di pasar internasional," jelasnya (dh).
Read More »

Satgas Yonif 755 Kostrad Dukung Ketahanan Pangan dan Kearifan Lokal Di Timika

Prajurit TNI bantu warga Timika dalam banyak hal disamping menjaga keamanan
Timika (d’Monitor) - Prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif) 755/Yalet/20/3/Kostrad mendukung kegiatan warga dalam meningkatkan ketahanan pangan, dengan tetap menjaga kearifan lokal masyarakat Papua, di Kampung Rotea, Distrik Bonggo Barat, Kabupaten Sarmi, Papua (23/1/).


Kegiatan yang dipimpin Serka Mislan tersebut dilakukan sambil berpatroli di wilayah Kampung Rotea. Selain membantu masyarakat, kehadiran Satgas Yonif 755/Yalet/20/3 Kostrad juga selalu menjaga keamanan masyarakat yang ada di sekitar tempat bertugas.

Dansatgas Yonif 755/Yalet/20/3 Kostrad Letkol Inf Dodi Nur Hidayat mengatakan, di Timika sudah menjadi kewajiban sebagai prajurit TNI selalu membantu kesulitan dan membantu segala hal yang dapat meringankan beban masyarakat di
sekeliling tempatnya bertugas.

Daniel, salah satu tokoh masyarakat setempat menyampaikan “sangat berterima kasih karena Satgas selalu membantu segala kesulitan yang ada pada masyarakat” (dh).
Read More »

Menko Luhut: Perubahan dan Kemajuan Besar Sedang Terjadi Di Indonesia

Menko Luhut dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Davos, Swis
Davos (d’Monitor) - Ketika menyambut para peserta di Paviliun Indonesia dalam gelaran World Economic Forum (WEF), ddi Davos, Swiss, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan berkata, Perubahan dan kemajuan luar biasa sedang terjadi sekarang di salah satu negara paling beragam dan kaya secara alami di dunia, yaitu Indonesia. “Kami mengundang anda semua untuk terbang dan mengunjungi Indonesia demi benar-benar merasakan, mendengar, dan mengalami keindahan serta keanekaragaman di Indonesia,” ujar Luhut (21/1).



Luhut menerangkan, Indonesia adalah mitra aksi terbaik di dunia, negara yang terbuka, serta menjunjung tinggi persatuan dan kebhinekaan atau Unity in Diversity. “Persatuan, bukan keseragaman, harus menjadi tujuan kita. Salah satu tokoh dunia, Mahatma Gandhi pernah berkata, "kemampuan kita untuk mencapai persatuan dalam keberagaman akan menjadi keindahan dan ujian bagi peradaban kita," tambahnya.

Luhut pun memaparkan kebijakan strategis Indonesia, khususnya untuk lima tahun ke depan. “Di sini, di Davos, para pemimpin bersatu, para pemikir, penggerak terbaik berkumpul, bekerja sama untuk dunia yang lebih baik, peradaban baru yang lebih berkelanjutan. Indonesia juga semakin terbuka,” jelasnya

“Kita perlu bermitra dan bekerja bersama-sama dengan elemen-elemen besar yakni, bisnis, intelektual, dan pemerintah, semua harus saling bermitra dalam aksi, tindakan untuk dunia yang lebih baik.
Aksi untuk ekonomi yang lebih baik, untuk modal manusia yang lebih baik, untuk iklim yang lebih baik, untuk peradaban yang lebih baik, untuk karbon rendah yang lebih baik dan masa depan yang berkelanjutan bagi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk hidup bersama,” ungkap Luhut.

Acara dilanjutkan sesi diskusi antara pengunjung paviliun dengan Menko Luhut dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia. Kepala BKPM mengundang para investor sambil berkata, “kalau betul anda mau investasi pihak BKPM akan menjemput anda di bandara," ujarnya (rm).
Read More »

Presiden Jokowi Serahkan 2500 Sertifikat Hak Atas Tanah Di Manggarai Barat

Presiden saat memberi sertifikat tanah kepada masyarakat di Manggarai Barat, NTT (Foto: Setpres).
Labuan Bajo (d’Monitor) - Di hari ketiga kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Jokowi menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Acara penyerahan digelar di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (21/1). Presiden menjelaskan alasan pemerintah terus mendistribusikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Salah satunya, masih maraknya konflik dan sengketa tanah yang terjadi di seluruh Tanah Air. “Dulu 2015 setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, setiap saya ke daerah, apa yang saya dengar? Sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, sengketa lahan, di mana-mana di seluruh Indonesia. Apa penyebabnya? Masyarakat kita memiliki lahan, memiliki tanah, tapi belum pegang sertifikat,” kata Presiden.
Pada 2015, kata Presiden, dari 126 juta bidang tanah yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta bidang tanah yang rampung. Sisanya, sebanyak 80 juta lahan belum memiliki tanda bukti hak hukum berupa sertifikat tersebut. “Artinya punya tanah tapi gak pegang sertifikat, kemudian tumpang tindih akhirnya sengketa di mana-mana,” lanjutnya.
Minimnya penyerahan sertifikat kepada masyarakat juga dikarenakan sebelumnya pemerintah hanya mengeluarkan sekitar 500-600 ribu sertifikat setiap tahunnya. Maka itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Saat itu saya perintah pada menteri, siapkan, 2017 saya minta 5 juta harus keluar dari Kantor BPN, bukan 500 ribu lagi. Caranya seperti apa? Pak Menteri yang cari agar 5 juta itu keluar. Tahun 2018, 7 juta minta keluar sertifikat, 2019 9 juta harus keluar. Mungkin ini Kantor BPN enggak tidur semua, enggak apa, yang jelas rakyat harus dilayani. Sertifikat harus dipegang oleh rakyat. Kalau enggak terus sengketa lahan,” paparnya.
PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat (ma).
Read More »