INDIE streaming

BBM Satu Harga Butuhkan Kinerja Keras

Jakarta (d'Monitor) – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas ( BPH Migas) Fanshurullah Asa ditemani anggota komite Hendry Shmad, Saryomo Hadiwidjoyo, Sumihar Panjaitan, Hari Pratoyo, Ibnu Fajar, Jugi Prajogio dan Lobo Balia, berbincang dengan insan pers terkait kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak juga gas bumi.
Diskusi hangat berlangsung di Aula Gedung BPH Migas, Jalan Tendean, Jakarta Selatan (10/4), dengan tema bahasan BBM satu harga, yang belakangan ini sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah.  Karena untuk menggapai program yang baru berjalan setahun ini memang perlu niat dan kerja ekstra keras. Bisa dibayangkan, negara kepulauan terbesar di dunia seperti Indonesia ini, memerlukan sarana  transportasi yang praktis sekaligus efisien guna bisa mencapai titik daerah terdepan, terluar, tertinggal juga di pedalaman.
Menjadi tidak fair menyamakan kondisi fasilitas penjualan BBM di kota-kota besar dengan di pedalaman. “Keberadaan  SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) sekarang 7455 unit. Separuhnya ada di Jawa dan separuhnya lagi diluar Jawa. Rasio satu SPBU idealnya melayani lima ribu kendaraan. Yang ada sekarang satu banding 30 ribu kendaraan. Jadi belum berimbang,” kata Fanshurullah. Makanya kini Pemerintah banyak mempermudah perizinan usaha SPBU di daerah khususnya, termasuk yang dalam bentuk lebih efisien, seperti SPBU mini atau sub penyalur yang hanya membutuhkan modal usaha 50 juta rupiah sudah bisa.
Intinya, dalam diskusi ini, BPH Migas ingin menekankan bahwa kebijakan BBM satu harga adalah upaya untuk menggapai nilai-nilai Pancasila, terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  “Ini concern kami,” tegas Fanshurullah (ab) | Foto abri