INDIE streaming

Merawat Persatuan Bangsa


Jakarta (d'Monitor) - Sebuah dialog menarik digelar tentang bagaimana menyelesaikan konflik di Maluku saat awal era reformasi pada 1999 lalu. Acara yang berlangsung dua hari (10-11/7) di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan,  diprakarsai Sekjen Wantannas RI Letjen TNI Doni Monardo. 

Menkopolhukam Wiranto saat membuka acara mengatakan, mewujudkan cita-cita nasional adalah dengan bersatu dan berdaulat, bukan dengan peperangan atau konflik. Wiranto saat konflik di Maluku berkobar, menjabat sebagai Panglima ABRI. 

Sementara Sekjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo yang juga mantan Pangdam XVI/Pattimura menyebut, tujuan kegiatan Sarasehan Nasional bukanlah untuk membuka luka lama, namun sebagai pelajaran (lesson learned) bagi semua pihak, terlebih lagi bagi bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengembalikan kejayaan rempah-rempah Nusantara, mengoptimalkan hasil perikanan laut (baik perikanan tangkap maupun budidaya), meningkatkan potensi pariwisata dan keindahan alam serta mengundang masuknya investor dalam rangka meningkatkan perekonomian. 

Kegiatan Sarasehan Nasional Merawat Perdamaian digelar dalam bentuk diskusi terbuka dengan beberapa panel atau sesi. Sesi pertama "Indonesia Tanah Air Beta" : Belajar dari Sejarah dan Kearifan Lokal Masyarakat Maluku dan Maluku Utara sebagaibWujud Implementasi Bela Negara diisi pengarahan dari Wapres Jusuf Kalla, penggagas Perjanjian Malino II. 

Wapres mengemukakan, perjalanan menciptakan perdamaian sangatlah berat, namun yang lebih berat adalah merawat perdamaian. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah dan seluruh komponen dapat memajukan perekonomian bersama dengan mengelola kekayaan alam yang ada karena sejatinya potensi dalam lingkungan strategis ditingkat lokal dan nasional merupakan salah satu potensi ancaman yang memicu timbulnya konflik. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Guru Besar Universitas Pertananan Prof. Salim Said, Ph.D, yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian sosiologi, antropologi dan ilmu politik bahwa, pemicu terjadinya konflik disebabkan putusnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh, masih banyak keinginan masyarakat dan permasalahan-permasalahan sosial yang tidak terselesaikan dengan baik/tuntas oleh Pemerintah. 

Pembicara lainnya ada DR. Drs. Reydonnyzar Moenek (Wakil Rektor IPDN) mewakili Mendagri RI, Irjen Pol Drs. Muktiono, S.H., M.H. (Korsahli Kapolri) mewakili Kapolri, dan lain-lain (ab). Foto: Pendam16  


Jaringan - IndonesiaMandiri.web.id