INDIE streaming

Aparat Keaman dan Masyarakat Jadi Sasaran Kebrutalan KKB di Papua

Puncak Jaya/Papua (d'Monitor) - Serangkaian penembakan yang terjadi di Bumi Cenderawasih kerap membuat resah masyarakat, terutama di wilayah pegunungan. Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB tersebut sengaja melakukan aksi untuk mengacaukan situasi keamanan di Papua.

KKB Papua memanfaatkan momen tertentu, mengganggu dan menunjukkan eksistensi mereka. Seperti kejadian yang baru saja, dua prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) saat memberikan bantuan bahan makanan kepada anak-anak usia sekolah di Kampung Tingginambut ditembak di Kabupaten Puncak Jaya, Papua yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari Pos (19/8).

Kejadian dilakukan pada hari Minggu yang merupakan hari besar bagi umat Kristiani melaksanakan ibadah. Ini menunjukan bahwa aksi-aksi brutal kelompok KKB tidak mengenal waktu dan tempat. Penembakan sebelumnya dengan tiga korban masyarakat sipil, dilaporkan tewas dan dua lagi mengalami luka tembak, menyusul penembakan pesawat yang membawa personel kepolisian ke Kabupaten Nduga, di pedalaman propinsi tersebut dalam rangka pengamanan Pilkada setempat (25/6). Di hari sama, KKB menembak dan menganiaya warga sipil bahkan seorang anak dianiaya dan diserang secara membabi buta tanpa pandang bulu di Kenyam.

Selanjutnya, dua anggota Polres Puncak Jaya menjadi korban penembakan oleh KKB Papua saat keduanya menggunakan sepeda motor menuju Mapolres Puncak Jaya di Mulia (2/8).

Beberapa waktu sebelumnya juga terjadi penembakan yang menewaskan Ipda Jesayas Nusi dan Brigadir Sinton Kabarek saat bertugas melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Seorang Kepala Distrik juga tewas dalam insiden penembakan di Distrik Torere, Kabupaten Puncak Jaya, pada Rabu 27 Juni 2018, setelah proses pemungutan suara.

Insiden penembakan bermula ketika kepala Distrik Torere bersama sembilan anggota kepolisian yang dipimpin Ipda Jesayas Nusi membawa kotak berisi surat suara Pilkada dengan menggunakan perahu motor. Namun di tengah perjalanan, rombongan mereka dihadang dan ditembaki oleh gerombolan orang bersenjata.

Akibat penembakan itu, tiga orang tewas di tempat dan tujuh anggota kepolisian lainnya selamat setelah sebelumnya tiga orang diantaranya dilaporkan hilang. Sepanjang Januari sampai dengan Agustus 2018 ini saja tercatat 18 kali penembakan yang dilakukan oleh KKB di sejumlah wilayah dengan korban enam orang warga sipil meninggal dunia, Sembilan orang luka tembak, anggota TNI tiga orang gugur, sembilan rang luka tembak, anggota Polri lima orang gugur dan dua orang luka tembak.

Berbagai Isu Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua hanya menyisir aparat keamanan dari TNI maupun Polri yang dianggap represif terhadap warga Papua jika jatuh korban jiwa, tetapi tindakan kekejaman oleh KKB dengan menteror warga sipil maupun menyerang aparat keamanan tidak pernah menjadi agenda penting untuk dijadikan rekomendasi pelangaran HAM di Papua.

Seperti laporan Amnesty International Indonesia/AII mencatat aparat keamanan telah melakukan pembunuhan di luar hukum (unlawful killings) terhadap 95 orang di Provinsi Papua dan Papua Barat, dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun. Menurut mereka, hampir semua pelaku belum pernah diadili lewat sebuah mekanisme hukum yang independen.

Laporan AII sangatlah tidak Fair dan tendensius terhadap permasalahan di Papua yang melihat hanya langkah represif dari pemerintah Indonesia melalui kekuatan militer. Lalu Pertanyaan besar yang belum terjawab adalah, “Dimana Independensi lembaga-lembaga pemantau HAM atas korban berjatuhan dari pihak aparat keamanan Indonesia akibat dari penyerangan-penyerangan bersenjata yang dilakukan oleh KKB Papua tersebut?

Pernahkan lembaga-lembaga pemantau HAM tersebut juga dapat berlaku adil terhadap para pelaku pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok KKB tersebut dengan menyerang aparat TNI-Polri yang nyata-nyata hanya sebatas menjaga keamanan wilayah Papua.

Jika kita menilik hasil laporan dari Lembaga Pemantau HAM dalam hal ini Amnesty Internasional Indonesia, berbagai peristiwa yang terjadi di Nduga dan beberapa wilayah lainnya di Papua seperti berbagai aksi penembakan pegawai Freeport yang dilakukan oleh KKB Papua dan penyerangan terhadap personel TNI-Polri yang sedang bertugas pengamanan, tidak menjadikan catatan untuk mengusut pelaku-pelaku penyerangan tersebut untuk direkomendasikan sebagai kejahatan terorganisir yang jelas-jelas merupakan tindakan makar untuk mengacaukan situasi keamanan di Papua (ab).

Foto: Dispenad