INDIE streaming

Sumba Timur Bangun Posko Bersama Pencegahan Karhutla

Sumba Timur/NTT (d'Monitor) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK terus berupaya bangun kerjasama dengan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Diantaranya dengan membangun posko bersama penanganan karhutla, di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT. Untuk mempermudah koordinasi, grup whatsapp dengan melibatkan unsur-unsur Pemerintah Pusat melalui UPT KLHK, Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI diadskan. Melalui posko bersama ini, diharapkan setiap kejadian karhutla dapat ditangani dengan cepat dan tuntas.

Upaya pencegahan karhutla di wilayah Sumba Timur juga dilakukan melalui kegiatan kampanye merawat lingkungan yang diselenggarakan oleh KLHK, melalui Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) dan Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (BTN Matalawa). 

“Wilayah Sumba yang sebagian besar merupakan vegetasi savana, sangat rawan terjadi karhutla apalagi dengan periode musim kemarau yang lebih panjang. Pelibatan masyarakat menjadi solusi dalam menjaga lingkungan sehingga kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi,” ujar Kepala BTN Matalawa, Maman Surahman, saat memberikan arahan dalam kegiatan Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang dilaksanakan di Halaman Kantor Polres Sumba Timur (16/8).

“Kawasan TN Matalawa sebagai habitat 19 jenis burung endemik, sekaligus dari sumber air masyarakat Sumba, harus dipertahankan kelestarian dan dijaga dari segala ancaman kerusakan termasuk karhutla,” jelas Maman.

Peserta apel siaga dengan tema “Melalui Gerakan Hijauan Tana Sumba, Kita Cegah dan Kendalikan Karhutla” ini, berjumlah kurang lebih 200 orang, yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Balai Taman Nasional Matalawa, dan juga Masyarakat Peduli Api.

Kepala Polres Sumba Timur, Victor MT Silalahi, yang bertindak sebagai Pemimpin Apel Siaga, menyampaikan komitmen Polri  untuk pencegahan karhutla, khususnya di wilayah Sumba Timur sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla di Istana Negara awal 2018 lalu (dh/ab). Foto: Dok.KLHK - Jaringan TI