Menekan Korban Covid 19, Kebijakan Mudik Ada Kemungkinan Ditinjau

Ada kemungkinan tradisi mudik 2020 tak berjalan seperti biasanya karena ancaman covid 19
Jakarta (d’Monitor) - Pemerintah tengah menyiapkan skema kebijakan “Tidak Mudik, Tidak Piknik Lebaran 2020.” Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah saat fokus menangani pandemi covid-19. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan Tidak Mudik, Tidak Piknik Lebaran 2020 adalah ikhtiar bangsa Indonesia dalam memutus mata rantai penularan wabah corona.

"Kami harus mempertimbangkan berbagai skenario, semua demi keselamatan dan keamanan bagi para pemudik dan juga untuk seluruh masyarakat. Segala kebijakan ini nantinya menunggu keputusan dari Ratas Kabinet yang akan dipimpin Bapak Presiden. Kami berharap nantinya kebijakan ini yang terbaik bagi kita semua," ujar Menko Luhut saat memimpin Rakor Mudik 2020, di Jakarta (23/3).

Senada dengan Luhut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Ridwan Djamaluddin yang juga koordinator bagi kementerian/lembaga terkait soal mudik mengatakan, arah kebijakan ini masih akan dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan resmi.

"Berbagai skema itu kurang lebih seperti yang dinyatakan oleh Juru Bicara Kemenko Marves kemarin. Hanya saja hal ini masih menunggu dan taat kepada keputusan pimpinan. Sambil menyiapkan keputusan Pemerintah, Kementerian/Lembaga  tetap melaksanakan persiapan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya," ujar Deputi Ridwan di Jakarta (25/3).

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menyebut, pihaknya bersama sejumlah kementerian dan lembaga tengah membahas skenario kebijakan tidak mudik lebaran 2020. Di antaranya skenario pembatasan mudik/meniadakan mudik gratis oleh perusahaan swasta maupun BUMN, hingga skenario pelarangan mudik.

Mudik Lebaran pada tahun ini menjadi hajatan besar yang mutlak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Di tengah pandemi covid-19 dan dengan jutaan masyarakat yang akan terlibat nantinya, berbagai opsi seperti pembatasan dan pelarangan mudik ataupun kebijakan lainnya, akan diputuskan pemerintah. Yang jelas, keselamatan dan keamanan seluruh masyarakat jadi prioritas utama (ma).

Foto: abri