Perusak Hutan Lindung Di Bangka Tengah Ditangkap KLHK

AZ (dengan rompi oranye) saat dibawa ke kantor Ditjen Gakkum KLHK
Jakarta (d’Monitor) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK melalui Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Penegakkan Hukum (TPPNS Gakkum), menangkap dan menahan AZ (44 tahun) berdomisli di Desa Batu Beriga, kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung.

AZ diduga merusak kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar, Desa Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, menebang pohon dan memangkas tanah dengan alat berat. AZ saat ini ditahan di Rutan Bareskim Polri, terancam hukuman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.

“Kegiatan merusak itu sudah berlangsung sejak September 2019. AZ membuka kawasan hutan, menebang pohon dan memangkas tanah perbukitan dengan alat berat. Berdasarkan olah lokasi kejadian 9 Maret 2020, lahan yang sudah rusak seluas 3,12 hektar dengan kedalaman 5-7 meter,” kata Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK di Jakarta (19/3).

Kasus ini dari laporan masyarakat adanya pembukaan hutan dan penambangan dengan alat berat. Lalu Tim Gakkum KLHK pada 7 Februari 2020 mulai bergerak menyelidikinya hingga akhirnya menahan AZ (18/3). “Penyidik KLHK akan menerapkan multidoor dengan dua undang-undang terpisah yaitu Undang-Undang No 18/2013 dan Undang-Undang No 32/2009. Penerapan dua undang-undang terpisah ini untuk memberikan efek jera kepada pelanggar lingkungan hidup dan kehutanan. Karena itu pelaku harus dihukum seberat-beratnya. AZ mencari keuntungan dengan mengorbankan lingkungan hidup dan kawasan hutan, pada akhirnya merugikan negara dan mengorbankan masyarakat”, tegas Yazid.

Yazid menambahkan, penyidik sedang mendalami keterlibatan pihak lain. AZ dikenakan delik pidana menebang pohon, menambang ilegal dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dan dijerat dengan Undang-Undang No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar.

AZ juga dikenakan delik pidana perusakan lingkungan dan dijerat Undang-Undang No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukum penjara maksimal 10 tahun dan dendan maksimal Rp 10 miliar (ma).
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.

Banyak Dibaca