Tangkal Karhutla, KLHK-Bareskrim Ingatkan Semua Pihak Patuhi Hukum

Sosialisasi ke-2 tentang Karhutla di Provinsi Jambi dan Sumsel terus dilakukan sebagai “daerah” rawan karhutla
Palembang (d’Monitor) - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) Sosialiasi Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.


Pada acara ini, terbit Maklumat Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan kepada 180 Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bergerak pada bidang perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Ini merupakan sosialiasi kedua setelah acara serupa di Pekanbaru, Provinsi Riau (27/2/2020).



Diharapkan kegiatan ini meningkatkan kesadartahuan penanggung jawab usaha dan/atau terhadap kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla di Provinsi Sumsel dan Jambi, mengingat kedua daerah ini merupakan Provinsi “rawan karhutla” di Indonesia.



Sosialisasi ini dihadiri Herman Deru (Gubernur Sumatera Selatan); Rasio Ridho Sani (Dirjen Gakkum KLHK); Komjen Pol. Listyo Sigit (Kabareskrim); Brigjen Pol. Rudi Setiawan (Wakapolda Sumatera Selatan); Erna Normawati Widodo Putri (Kepala Satgas Sumber Daya Alam-Lintas Negara, Kejagung RI), serta aparat Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Jambi.



Menurut Rasio Sani, penegakan hukum perlu dilakukan sebagai ultimum remedium untuk mewujudkan lingkungan hidup dan sumber daya alam lestari, serta keunggulan komparatif Indonesia. Instruksi Presiden RI Nomor 3/2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, secara tegas mengatur, salah satu penaggulangan karhutla yaitu dengan penegakan hukum. “Oleh karenanya akan kami tindak tegas pelaku karhutla, tidak luput baik itu korporasi maupun perseorangan,” tegas Rasio (ma).
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.

Banyak Dibaca