Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan

KLHK serius seret pelaku korporasi yang secara sengaja merusak lingkungan akibat karhutla
Palangkaraya (d’Monitor) - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan, berkas perkara pidana korporasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) PT. Kumai Sentosa (KS) telah lengkap. Hal ini disampaikan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK Wilayah Kalimantan Seksi Palangkaraya (1/4).

Kasus Karhutla PT. KS terkait kebakaran di lahan perusahaan kebun sawit, di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada Agustus 2019. Luas lahan yang terbakar sekitar 2.600 hektar. Penyidik Gakkum LHK menjerat tersangka korporasi PT. KS diwakili IKS (47 tahun) dengan Pasal 99 Ayat 1, atau Pasal 98 Ayat 1, Jo. Pasal 116 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 119 Huruf c, Undang-Undang No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda mengatakan, agar ada efek jera yang lebih besar, “terkait perusakan lingkungan akibat Karhutla di lokasi PT. KS, kami menerapkan pidana tambahan atau hukuman berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dikenakan itu. PT. KS harus bertanggung jawab atas pemulihan kerusakan lahan seluas 2.600 Ha akibat kebakaran dilokasi mereka.”

Sementara Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan M. Subhan menyebut, penanganan kasus ini berawal dari hasil analisis data tim Intelligence Center Gakkum KLHK menunjukkan adanya titik api dengan tingkat kepercayaan > 80% di areal PT. KS pada 22 Agustus 2019. “Barang bukti yang diamankan antara lain foto kopi dokumen PT. KS, pohon dan tanaman kelapa sawit bekas kebakaran, sampel tanah, daun dan peralatan kebakaran," jelasnya.

Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani secara khusus menyampaikan apresiasi kepada tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang terus bekerja di tengah situasi seperti saat ini. “Kalau masih ada kegiatan yang menyebabkan karhutla dan membuat masyarakat menderita akibat asap kami akan tindak tegas," tegasnya. Di PT. KS ini, kebakaran yang terjadi seluas 2.600 Ha, Jadi sudah seharusnya dihukum seberat-beratnya.

"Kami juga sedang menyiapkan gugatan perdata ganti rugi lingkungan atas karhutla di lokasi PT. KS ini. Penindakan yang kami lakukan ini harus menjadi pembelajaran bagi korporasi lainnya, ada beberapa kasus lainnya yang sedang kami tangani," ungkap Rasio Sani (ma).
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.

Banyak Dibaca