Pemerintah Dorong Pelaku Ekonomi Kreatif Manfaatkan Hak Kekayaan Intelektual

Pegiat ekraf dapat manfaatkan hal kekayaan intelektualnya untuk kembangkan modal usaha
Jakarta (d'Monitor) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong pelaku ekonomi kreatif/ekraf untuk manfaatkan peluang dalam memonetisasi Intellectual Property (IP) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimilikinya agar bisa mendatangkan manfaat dari sisi ekonomi.

Plt. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Josua Simanjuntak mengatakan (27/4), pemerintah sedang menyusun program yang melibatkan para pemilik IP agar dapat ditransformasikan menjadi produk yang bisa diserap oleh pasar. “Ketika diserap oleh pasar tentu ada transaksi dan hasilnya bisa digunakan membantu pencegahan Covid-19, baik dalam penanganan kesehatan maupun membantu pelaku ekraf yang terdampak Covid-19. Kemenparekraf akan memfasilitasi agar IP tersebut bisa diciptakan menjadi karya," jelas Josua.

Menurut Josua, dalam situasi krisis karena wabah Covid-19, saat ini penting bagi para pelaku ekraf untuk dapat bertahan secara ekonomi agar bisa terus berkarya dan membantu sesama. “Sekarang banyak teman-teman yang mengoptimalisasi IP-nya dari sisi digital, ini bisa jadi format atau kesempatan untuk tetap produktif. Kami akan membantu mereka agar bisa fokus dan dapat memonetisasi IP," tambah Joshua.

Pemanfaatan IP merupakan salah satu program utama yang sedang dijalankan Kemenparekraf dari sisi regulasi. Dari langkah itu diharapkan lahir peraturan yang mengatur permodalan berbasis IP.
“Bagaimana sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi solusi permodalan. Kami memperjuangkan agar sektor perbankan memahami IP sebagai fidusia sehingga IP punya nilai ekonomi," harap Josua.

Lebih lanjut ia menilai ke depan perlu ada peraturan terkait pemasaran berbasis IP agar pelaku ekraf dalam memasarkan karyanya tidak hanya dalam bentuk produk tapi berbasis IP. "Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita. Targetnya sebenarnya di tahun 2020 ini. Tapi mengingat situasi sekarang ini, diharapkan dapat selesai pada 2021,” ungkap Josua (ma/ag).
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.

Banyak Dibaca