Cukong Kayu Ilegal Di Banyuwangi Ditangkap Gakkum KLHK


Cukong dan barang bukti Truk beserta isinya yang ditahan Gakkum KLHK
Banyuwangi/Jatim  (d'Monitor) – Di tengah Pandemi Covid-19, Tim Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) kembali tangkap pemilik kayu ilegal di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim). Kali ini,Tim menangkap dan menahan B (45 tahun) cukong pemilik 353 batang Kay ilegal. Proses penangkapan terjadi pada 6 Mei 2020, pukul 12.00 WIB. Saat ini B ditahan di Polsek Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

Dari kasus ini, ditengah Pandemi Covid-19, Sustyo Iriono, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, mengatakan, "para cukong kayu saat ini mencoba memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk menjarah hutan negara dan mengangkut hasil jarahan dengan harapan tidak ditangkap petugas. Penangkapan pelaku di Banyuwangi dan di beberapa wilayah lainnya bukti komitmen KLHK memberantas kejahatan lingkungan dan kehutanan.”

Penangkapan berawal dari pengintaian sekitar lokasi sasaran, yaitu Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwani (6/5). Tim mengikuti sebuah truk, keluar dari Desa Kandangan. Saat dihentikan oleh Tim, sebelum transaksi penjualan kayu ilegal, truk Mitsubishi dengan nomor polisi P9132VB ternyata wwrna kuning ternyata bawa sebanyak 353 batang kayu olahan jenis bayur hasil tebangan ilegal dari kawasan hutan Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, BKPH Sukamade.

Tim segera tahan supir truk dan dua penumpangnya dimintai keterangan sebagai saksi. Selain kayu dan truk, juga disita kunci kontak, STNK berikut Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, dan surat jalan. Dari hasil pengembangan, Tim menahan B (45) pemilik kayu yang diminta datang ke lokasi penangkapan. Saat ini B ditahan dan barang bukti diamankan di Kantor Perhutani, KPH Banyuwangi Selatan.

“Pelaku akan dijerat dengan pelanggaran pidana dalam Pasal 83 Ayat 1 Jo. Pasal 12 Huruf d dan Huruf e, Undang-Undang No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan dendan maksimal Rp 2,5 miliar,” jelas Muhammad Nur, Kepala Balai Gakkum KLHK, Wilayah Jabalnusra (dh).
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.

Banyak Dibaca